Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kpk harus diperkuat dan dijaga. Hal ini presiden sampaikan ditengah-tengah peresmian tol Jombang 10 September kemarin.
Namun sehari kemudian jaksa agung, M Prasetyo justru mengeluhkan kewenangan lembaganya dalam menangani tindak pindana korupsi. Hal ini disampaikan M Prasetyo dalam rapat kerja dengan komisi III DPR RI senin 11 September 2017.
Jaksa agung membandingkan dengan dua negara tetangga yakni Singapura dan Malaysia yang dalam hal pemberantasan korupsi semuanya diserahkan ke kejaksaan.
