Namun majunya JK dinilai terhalang oleh Undang Undang Dasar soal batasan masa jabatan. Meski demikian Menteri Dalam Negeri menyebut aturan itu multi tafsir.
Ketentuan syarat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang dinilai masih bersifat multitafsir khususnya terkait pernah menjabat di jabatan sama sebanyak dua kali.
Ada yang menegaskan tidak boleh ada juga yang menafsirkan berbeda. Seperti apa duduk permasalahannya? Kami akan membahasnya bersama Pakar Hukum Tata Negara Prof Juanda.
