Jaksa Agung ST Burhanuddin meresmikan peluncuran Blue Print Transformasi Penuntutan serta mengadakan dialog publik mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses penuntutan di Indonesia.
