Rencana pemerintah Indonesia untuk memenuhi dalam iuran Dewan Perdamaian yang digagas oleh Trump, tengah memicu sorotan tajam karena dampaknya terhadap postur negara. Langkah ini dinilai menjadi beban baru bagi APBN, mengingat alokasi dana tersebut harus diambil dari kas negara yang terbatas.
Menyoroti hal tersebut, Ekonom Universitas Gadjah Mada, Yudis Hendra Permana, memperingatkan bahwa komitmen finansial ini berisiko mempersempit ruang fiskal pemerintah. alah satu risiko paling nyata yang harus diwaspadai adalah potensi kenaikan pajak. Rakyat juga diminta bersiap jika pemerintah memilih opsi ini untuk menambal beban anggaran tersebut.
Yudis juga menekankan bahwa kebijakan ini bisa berdampak langsung pada masyarakat luas, terutama jika kenaikan pajak benar-benar diterapkan demi iuran internasional. Harga barang menjadi makin mahal, daya beli menjadi semakin menurun, hingga inflasi pun bisa muncuk di depan mata. Kritik ini pun menjadi peringatan agar pemerintah lebih cermat dalam mengelola APBN agar tidak membebani rakyat di kemudian hari (2/2/2026)
#Ekonom #Dewan #Pajak
Creative/Video Editor: Azky/Leo
==================================
Homepage: https://www.suara.com
Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/suaradotcom
Instagram: https://www.instagram.com/suaradotcom/
Twitter: https://twitter.com/suaradotcom
